Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meragukan kekagetan dan kekecewaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat atas disahkannya Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).
Pun demikian dengan keprihatinan SBY dengan aksi walkout yang dilakukan kader partainya. Apalagi, menurut Koordinator Nasional JPPR, M Afifudin terkait investigasi Partai Demokrat untuk mengusut inisiator walk out saat rapat paripurna di DPR RI terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada. Pun terkait rencana SBY dan Demokrat mengajukan gugatan hukum terkait Undang-Undang Pilkada yang disahkan DPR, Jumat dini hari lalu, 26 September 2014.
"Apa yang dilakukan SBY hanyalah "sandiwara" politik belaka," tegas Afif sapaannya kepada Tribunnews.com, jakarta, Minggu (28/9/2014).
Afif tegaskan, kalau benar-benar SBY memang serius memperjuangkan pilkada langsung, sebagai ketum Demokrat harusnya bisa memerintahkan anggota Dewan dari Demokrat saat paripurna--tidak melakukan aksi walkout (WO).
"Parpol bukanlah gerombolan yang enggak ada pemimpinnya. Demokrat sebagai harusnya terpimpin dan SBY adalah sosok paling dihormari di Demokrat. Opera sabun semacam ini sudah dibaca publik dan akhirnya mereka semua marah sama SBY," ungkapnya.
Sebelumnya, Hal yang Sama juga disampaikan Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Aria Bima. Aria Bima meragukan kekagetan dan kekecewaan SBY atas disahkannya Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).
Menurut dia, kehadiran Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengawal sidang paripurna tidak mungkin tanpa sepengetahuan SBY.
"Kami enggak mengerti, SBY kecewa, bahkan marah mau mencari siapa dalang walkout itu. Pak SBY ini kan hadir di paripurna, ditandai dengan kehadiran Mendagri, anggota fraksi, bahkan ada Ibas. Lucunya, kaget dia," ujar Aria dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).
Ibas, sapaan Edhie Baskoro, memantau jalannya sidang paripuruna RUU Pilkada, dari ruang Fraksi Partai Demokrat. Namun, reaksi SBY ternyata terkejut dan kecewa dengan keputusan Fraksi Partai Demokrat yang walkout hingga akhirnya model pilkada melalui DPRD disahkan.
Aria mengatakan, kehadiran ketiga orang itu yang mengawal sidang paripurna adalah representasi dari arah kebijakan SBY sehingga Aria pun heran saat sehari kemudian SBY melontarkan pernyataan kekecewaannya. "Jadi, kekagetan SBY, membuat saya kaget. Jadi ini kaget-kagetan. Mau drama, sandiwara, boleh saja," ucap Aria.
Aria menyayangkan sikap Partai Demokrat yang tak mau mendukung pilkada langsung dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut berbeda dengan klaim keberhasilan Presiden SBY telah melaksanakan pilkada langsung dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu.
Seperti diketahui, RUU Pilkada dengan model pemilihan melalui DPRD disahkan dalam forum paripurna, Jumat dini hari, melalui voting yang dimenangkan oleh Koalisi Merah Putih. Sebelum voting dilakukan, Demokrat walkout dengan dalih opsi ketiganya, yakni pilkada langsung dengan 10 syarat, tak diakomodasi secara penuh dalam draf RUU itu. (Andri Malau)