Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Achmad Rafiq
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang berlandaskan Trisakti diragukan. Kabinet Jokowi-JK memunculkan aroma transaksional yang salah satu indikatornya adalah alokasi jabatan kepada partai politik atau profesional.
"Selain itu adanya orang yang dekat dengan Jokowi mayoritas memiliki integritas jelek," ujar Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (28/9/2014).
Menurutnya, Kabinet Jokowi-JK tak mungkin menerapkan program Trisakti yang selama ini didengungkannya selama Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014. Ia memprediksi kabinet mendatang lebih mementingkan kelompok dan kepentingannya sendiri.
Uchok mengaku khawatir jika penempatan orang-orang yang tidak tepat di Kementerian Keuangan. Karena selama ini selalu ditempatkan orang-orang yang proinvestor. "Kalau dia proinvestor, hanya melayani orang berduit dan akan melupakan orang miskin," imbuhnya.
Ia mengimbau Jokowi-JK perlu membentuk Dewan Ekonomi Nasional untuk keseimbangan. Dewan Ekonomi Nasional berfungsi sebagai lembaga yang memperhatikan kepentingan ekonomi rakyat. "Jangan sampai ekonom hanya proinvestor, tanpa memperhatikan ekonomi kerakyatan," tandasnya.