Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Hanura mengungkapkan alasan Koalisi pendukung Jokowi-JK mengusulkan Ketua MPR diberikan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Hal itu dilakukan agar kejadian rapat paripurna penetapan pimpinan DPR tidak terulang. Rapat tersebut berlangsung ricuh.
"Kita engga mau adanya kegaduhan, ya harus kita kedepankan musyawarah mufakat," kata Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin dikediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jl. Teuku Umar, Jakarta, Minggu (5/10/2014).
Saleh mengatakan pihaknya masih melakukan lobi-lobi dengan Koalisi Prabowo. Hal itu dilakukan agar azas musyawarah tercapai. "Banyak (tim lobi) semua komunikasi yang baik," ujarnya.
Koalisi Jokowi-JK tidak menginginkan voting dalam proses pemilihan pimpinan MPR, Saleh mengatakan MPR merupakan lembaga permusyawaratan.
"Kita ingin bersama-sama unsur Koalisi Prabowo dan Jokowi-JK untuk bersama-sama. MPR kan lima, jadi DPD satu posisi dan untuk wakilnya bisa dua-dua (koalisi Prabowo dan koalisi Jokowi-JK)," tuturnya.
Hanura belum menetapkan nama yang akan didorong sebagai pimpinan MPR. Saleh juga belum mengetahui unsur DPD yang diusung.
"Kita tidak ingin seperti DPR, enggak mau. Kita tidak menginginkan voting," ujarnya.