Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu Presiden Jokowi jika hendak kembali meminta bantuan penelusuran rekam jejak pengganti calon menteri yang berlabel merah dan kuning.
"Kami selalu terbuka untuk memberikan masukan-masukan agar ada perubahan di negeri ini," kata Ketua KPK Abraham Samad kepada wartawan di kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2014).
Sebanyak 43 nama calon menteri Jokowi yang diminta masukan ke KPK dan PPATK, belakangan ada yang bermasalah. Sebanyak delapan nama calon menteri ditandai warna merah dan kuning, artinya berpotensi terlibat perkara hukum.
Presiden Jokowi mengakui ada delapan dari 43 nama calon menterinya yang disimpulkan pihak KPK dan PPATK tidak layak menjadi menteri. Ia pun akan mencari pengganti delapan nama tersebut secepatnya.
Abraham mengatakan, KPK wajib memberi masukan perihal calon menteri ini. Selain permintaan dan inisiatif Presiden Jokowi untuk menelusuri (tracking) rekam jejak 43 calon menteri, KPK juga wajib menjaga moral dan integritas pejabat publik.
Ia menegaskan, masyarakat akan menilai pemerintahan Jokowi-JK tidak bersih dan tidak responsif jika mengabaikan masukan dan rekomendasi calon menteri tersebut. "Itu berarti bisa kita simpulkan, bahwa pemerintahan ini nggak bersih," tegasnya.