Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jendral Pol Sutarman untuk pertama kalinya menghadap ke Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), di kantor Wakil Presiden RI, di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2014).
Kepada wartawan ia mengaku memaparkan kasus terorisme sejak kasus Bom Bali pada tahun 2002, hingga kasus-kasus belakangan yang menyasar anggota Polri serta simbol-simbol negara, serta kaitannya dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
"Itu kami laporkan semua, dan Indonesia cukup rawan terhadap pelaku-pelaku terorisme, sehingga kami (juga) menyampaikan awal, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polri," katanya.
Sutarman juga mengaku sudah memaparkan langkah-langkah hukum yang diambil Polisi, serta langkah-langkah deradikalisasi. Ia berharap dengan memaparkan hal itu, kedepannya pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan soal penanganan terorisme.
"Karena apa? Karena kalau bom itu meledak seperti di negara-negara lain, itu dampak ekonominya sangat luar biasa. Saat bom Bali satu meledak, bom Bali dua meledak, itu pemulihan ekonominya bisa memerlukan tiga sampai empat sampai lima tahun," tuturnya.
Sutarman dalam kesempatan itu juga menyampaikan ke wartawan soal anggaran penanganan terorisme yang mencapai Rp 44 miliar per tahun masih dirasa kurang. Kata dia Polisi butuh sekitar Rp 100 miliar pertahun. Namun ia belum menyampaikan hal itu ke JK.