Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Merah Putih mengkritik Presiden Jokowi meluncurkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar tanpa memiliki landasan hukum.
"Program-program pemerintah, apalagi berhubungan dengan rakyat mutlak memiliki dasar hukum," kata Juru Bicara KMP Tantowi Yahya ketika dikonfirmasi, Jumat (17/11/2014).
Menurut politikus Partai Golkar itu, persetujuan DPR diperlukan, karena program pemerintah untuk semua kartu itu melibatkan anggaran besar yang bersumber dari APBN.
"DPR harus dimintakan persetujuan. Terlebih jika diketahui bahwa tidak ada dana yang mendukungnya. DPR kan harus tahu dari mana sumber pendanaannya?" terangnya.
Mau tidak mau Jokowi harus menyiapkan dasar hukum untuk semua program-programnya. "Aspek legalitas itu penting. Pemerintah jangan grasak-grusuk," ungkapnya.