News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Prahara Partai Golkar

Pengamat: Pernyataan Menkopolhukam Rusak Suasana Kebatinan Demokrasi

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdjianto.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago menyayangkan pernyataan Menkopolhukam, Tedjo Edhy Purdijatno yang meminta Polri tidak memberikan izin Munas Golkar di Bali.

"Menkopolhukam telah merusak suasana kebatinan demokrasi, terlihat ia tak paham mana yang menjadi tugas dan kewenangannya, ia sudah terlalu melebar dan terjun bebas masuk ke wilayah politik," kata Pangi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Pangi menuturkan, Menkopolhukam yang seharusnya mengamankan dan menciptakan suasana tenang untuk terselenggaranya Munas Golkar di Bali. Menurutnya, Menkopolhukam harus menjamin keamanan dan ketentraman untuk para kader Golkar pula.

"Bukan sebaliknya membuat suasana semakin panik, dan membuat kader golkar dan publik gelisah," tuturnya.

Menurut Pangi, larangan Menkopolhukam sangat berbahaya dan mengancam pembangunan demokrasi. Pemerintah sudah terang terangan dan nyata-nyata melakukan intervensi dan terkesan ikut campur terhadap urusan rumah tangga Golkar.

"Kasus ini sebuah lelocon politik atau sebuah game theory (permainan politik) yang tak pantas di tampilkan ke publik oleh Menkopolhukam. Kasus ini sangat disayangkan dan semestinya nggak perlu terjadi," ucapnya.

Masih kata Pangi, secara tak langsung pelarangan Munas Golkar oleh pemerintah melalui tangan Menkopolhukam yang telah berhasil merusak dan menurunkan wibawa pemerintah dan merusak trust building pemerintah itu sendiri.

Menurutnya, pemerintahan presiden Jokowi terkesan dan mulai dirasakan mengarah mengelola negara seperti era Orde Baru. Kalau dikomparasi di era Soeharto, kata Pangi terlihat campur tangan pemerintah terhadap partai islam, sehingga Soeharto melakukan fusi lewat PPP supaya mudah mengontrol dan mengendalikan kekuatan umat Islam dalam satu partai saja.

"Fusi partai tak lepas dari intervensi pemerintahan Soeharto. Begitu juga pada waktu itu PDI coba digembosi dari dalam oleh Soeharto sehingga memunculkan konflik di internal partai yang berkepanjangan dan banyak menguras energi," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini