Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berbagai pendapat bermunculan terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno yang berencana menjual Gedung Kementerian BUMN, yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan No 13, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, bahkan mengenai rencana Rini yang akan merekrut pimpinan direksi BUMN asing mendapat banyak respons.
Hal itu itu pula yang membuat anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo angkat bicara. Anggota Komisi VI asal daerah pemilihan Jatim VII ini sangat menyesalkan bilamana rencana menjual gedung tersebut terjadi dilakukan. Menurutnya kebijakan itu tidak tepat lantaran hanya alasan gedung tersebut tidak efesien lantaran karyawannya sedikit.
"Rencana Menteri BUMN terlalu ngawur, kan bisa dimanfaatkan untuk kantor perusahan BUMN lainnya. Cara berfikir yang pendek dengan menjual aset-aset negara. Kalau alasannya alasannya demi efesiensi biaya, itu juga kurang tepat, kan bisa digunakan untuk kantor menteri yang saat ini belum memiliki gedung tetap," kata Sartono Hutomo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/12/2014).
Menurut Sartono, Menteri BUMN harus mampu memberikan kebijakan yang tepat untuk perusahan plat merah di bawah naungan BUMN. "Jangan-jangan setelah jual gedung BUMN, nanti Istana Negara juga mau dijual lagi. Jangan ada BUMN yang strategis dan menguntungkan malah dijual. Bisa juga dimanfaatkan perusahan BUMN yang kantornya terpisah-pisah bisa juga di kumpulkan satu gedung itukan juga bisa biar lebih efisien juga," tuturnya.
Masih kata Sartono, alangkah baiknya bagaimana seorang Rini Soemarno berfikir untuk mendongkrak pada perusahan dibawah naungan BUMN untuk menambahkan kas negara. Seharusnya dalam proses kedepan Menteri BUMN harus mempunyai langkah yang terbaik untuk bangsa dan negara selaku pembantu presiden.
"Setelah reses kita akan meminta kepada pimpinan komisi segera memanggil menteri BUMN dengan rencana tersebut. Karena bilamana harga gedung diatas Rp 100 miliar tentunya harus izin presiden dan sepengetahuan DPR. Karena ada beberapa hal kinerja Rini yang perlu dipertanyakan DPR," ucapnya.
Selain itu, Sartono juga menyesalkan wacana Rini akan merekrut orang asing untuk menjadi direksi perusahan BUMN. Menurutnya, bangsa kita tidak kekurangan orang-orang berpotensi yang mampu untuk berfikir bangsanya.
"Jadi ngapain juga merekrut orang-orang asing hanya untuk menjadi direksi. Saya rasa masih banyak anak bangsa yang bagus untuk memimpin perusahan BUMN. Bilamana itu terjadi, kita di DPR Komisi VI setelah masa reses akan memanggil segera Menteri BUMN dengan kebijakannya tersebut," tegas Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini.