News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

JK Nilai Wajar Direksi BUMN Diisi WNA

Editor: Rendy Sadikin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mememberikan keterangan pers mengenai menguatnya dolar Amerika Serikat (AS) atas rupiah. JK didampingi Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Sofjan Djalil, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan pers usai rapat terbatas mengenai melemahnya nilai tukar rupiah di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/12/2014). TRIBUNNEWS.COM/Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Mariani Soemarno memberikan pernyataan soal kemungkinan perekrutan Warga Negara Asing (WNA) masuk direksi BUMN. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, hal itu sesuatu yang wajar.

JK usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrembang), di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2014), mengatakan bahwa pemerintah butuh tenaga yang keahliannya mumpuni, dan profesional.

"Itu bukan hal yang baru. Karena yang dibutuhkan bukan (tenaga) asing atau dalam negeri, tetapi suatu yang mempunyai keahlian tertentu, dan profesional," katanya.

Wakil Presiden menuturkan Rini tidak mengharuskan direksi BUMN harus diisi oleh WNA. Namun bila BUMN membutuhkan tenaga dan tidak ada warga negara Indonesia yang mumpuni, tidak masalah untuk merekrut tenaga asing.

"Untuk kebutuhan ya tentu bisa saja. Belum tentu harus," jelasnya.

Ia menyebutkan pemerintah pernah merekrut WNA untuk mengisi jabatan strategis di BUMN. Kata dia di Pertamina pernah dibanjiri WNI, termasuk direksinya. Namun hal itu bukan lah sebuah pelanggaran undang-undang.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Rini menuturkan tidak menutup kemungkinan direksi BUMN diisi tenaga asing. Hal itu antara lain dengan mempertimbangkan profesionalisme dan kemampuan teknis.

Dalam kesempatan terpusah Menteri Kordinator Perekonomian, Sofyan Djalil juga mendukung pernyataan Rini. Bahkan Sofyan menyebut wacana tersebut sudah mendapat restu dari Presiden RI, Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini