Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Indra Perwira membeberkan adanya 'harga' yang harus ditebus bagi warga negara yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah di Partai Gerindra.
Demikian penjelasan Indra, saat independensinya dipertanyakan panitia seleksi calon hakim MK, Widodo Ekathajana. Indra ditanya karena pernah mencalonkan Gubernur Jawa Barat pada 2013 dari Gerindra.
Indra mengonfirmasi hal tersebut. Tapi harapannya pupus untuk dipinang Gerindra karena partai tersebut menetapkan 'paket hemat' dan 'paket lengkap' untuk bakal calon yang maju sebagai gubernur dan wagub.
Padahal, sambung Indra, dirinya mendapat banyak dukungan dan menang di konvensi partai besutan Prabowo Subianto itu. Ia sempat membanggakan Gerindra sebagai partai terbuka, namun hanya sesaat.
"Tapi setelah menang konvensi saya diminta paket hemat senilai Rp 175 miliar dan paket lengkap Rp 240 miliar," terangnya saat menjalani tes wawancara tahap II di Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (30/12/2014).
Untuk paket hemat Gerindra hanya membantu setengah kampanye cagub dan cawagub. Sedangkan paket lengkap, Indra tak perlu lagi susah payah karena Gerindra total menggerakkan mesin politiknya.
"Itu yang menjadi pukulan telak buat saya, akhirnya saya memilih untuk kembali fokus jadi dosen saja," sambung dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jawa Barat itu.
Indra mengaku ikut konvensi Gerindra karena Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat saat itu meminta untuk menjadi wakilnya. Tapi, Indra sadar tak bisa membawa suara banyak memenangkan Aher untuk Jawa Barat 1.
Berdasar pertimbangan itu, Indra memutuskan untuk ikut konvensi Partai Gerindra, karena kebetulan membuka kesempatan lebih terbuka kepada orang lain ketimbang partai lain.
"Tapi setelah saya ikut konvensi Gerindra dan saya tidak punya duit untuk bayar paket itu, PKS dan Gerindra berjalan terus meninggalkan saya. Saya mengerti ini politik," kata Indra.
Di depan tim pansel Indra menegaskan akan mengkaji ulang UU Partai Politik yang masih membiarkan parpol di negeri ini bertindak karena uang. Termasuk di dalamnya wacana penyederhanaan parpol.
Sampai berita ini diturunkan, Tribunnews.com masih menunggu konfirmasi dari Partai Gerindra terkait pernyataan Indra menyoal adanya paket hemat dan paket lengkap untuk menjadi cagub dan cawagub dari Gerindra.