Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK, mengatakan mengatur negara tak jauh berbeda dengan mengatur perusahaan. Jika perusahaan kesulitan keuangan, maka anggarannya akan diperketat, begitu pun dengan negara. Oleh karena itu pemerintah pun mengeluarkan kebijakan pengetatan.
Jk mengatakan, kebijakan pengetatan itu salah satunya dilakukan dengan memperketat peraturan soal penggunaan uang negara untuk menyewa hotel.
"Pemerintah mencoba untuk tidak boros, potong saja anggaran, rapat di hotel tidak ada alasan, buat apa ada telepon, buat apa ada skype. Ternyata jalan juga," kata Wakil Presiden dalam sambutannya di. acara "Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2015," yang digelar di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat malam (16/1/2015).
Skype yang dimaksud JK adalah program komunikasi via internet, yang memungkinkan seseorang berkomunikasi tidak hanya dengan suara, melainkan juga gambar.
JK mengaku sadar hal itu berdampak buruk bagi industri hotel, dan menyebabkan sejumlah hotel harus mengurangi karyawannya. Hal itu adalah konsekuensi, dan untuk tujuan baik segala sesuatunya kata dia ada konsekuensinya.
"Mendeita sedikit orang hotel, itu sementara. Kalau negara baik, turis akan baik, pengusaha akan datang. Itulah yang kita jalankan," ujarnya.
Penghematan itu juga dilakukan dengan kebijakan pelarangan membuat bangunan baru. Bahkan seorang camat pun harus izin presiden bila memang hendak membangun bangunan baru untuk kantornya. "Sudahlah, jangan terlalu banyak kantor," ujarnya.
Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan penghentian penerimaan calon Pegawai Negri Sipil (PNS), kecuali untuk tenaga kesehatan dan pendidik. Selain itu pemerintah juga mendongkrak pemasukan dari pengurangan subsidi. "Kita juga naikkan pajak sedikit, disiplinkan pajak," tuturnya.