Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Eko Hendro Purnomo menilai wacana tes keperawanan bagi kelulusan SMU tidak produktif. Menurutnya tes keperawanan tersebut tidak diperlukan.
"Test-test keperawanan dalam hal-hal yang enggak terlalu krusial buat saya," kata pria yang akrab dipanggil Eko Patrio di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/2/2015).
Eko menilai keperawanan merupakan hal yang sangat pribadi. Apalagi sudah banyak pembahasan mengenai keperawanan. "Hal-hal yang terlalu amat pribadi dan tidak krusial sekali untuk diperdebatkan," ujar Politisi PAN itu.
Eko pun mengimbau agar test keperawanan itu tidak dibahas lagi oleh DPRD Jember maupun Walikota Jember. Tidak perawan, kata Eko, bisa saja bukan karena hubungan intim tetapi kecelakaan atau musibah.
"Karena buat saya gak produktif, kalaupun bicara tidak perawan itu, bukan berati dia enggak produktif, dia aktif dan dia pinter," katanya.
"Yang terpenting kemampuan, kalau bicara setelah itu, moral kembali lagi ke sekolah tersebut, dan pendidikan orang tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, Mufti Ali, mengusulkan pembentukan peraturan daerah (perda) tentang perilaku yang baik dan terpuji. Salah satu poin dalam perda itu mengatur tentang tes keperjakaan dan keperawanan sebagai salah satu syarat kelulusan siswa di tingkat SMP dan SMA.
Ide itu muncul saat Komisi D menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Jember dan menemukan fakta bahwa di salah satu SMP di Jember ternyata sejumlah siswi berulang kali melakukan hubungan seksual dengan pacarnya.