Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengkritik keputusan Presiden Jokowi dalam menyelesaikan konflik KPK dan Polri.
Bambang menilai ada ketidaktepatan dan ketidakadilan Jokowi dalam mengambil keputusan. Sebab, kasus pidana yang menimpa dirinya, Abraham Samad, dan dua pimpinan KPK lainnya bagian kriminalisasi sistematis beberapa orang dari sejumlah kelompok.
"Memutuskan sesuatu dengan cepat itu baik. Tapi memutuskan dengan tepat dan equal treatment itu jauh lebih baik. Dan itu yang belum terjadi pada saat ini," tegas Bambang di depan kantor KPK, Jakarta, Rabu (18/2/2015).
Bambang menyampaikan pernyataannya tersebut saat memberikan sambutan di hadapan sekitar 100 guru besar, alumni mahasiswa, akademisi dan mahasiswa sejumlah perguruan tinggi negeri yang menggelar aksi dukungan di kantor KPK.
Pernyataannya itu disampaikan Bambang beberapa saat setelah Presiden Jokowi memutuskan mengajukan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru pengganti Komjen Budi Gunawan.
Jokowi juga memutuskan memberhentikan sementara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto selaku pimpinan KPK yang telah berstatus tersangka, serta menunjuk tiga orang pelaksana tugas pimpinan KPK.