Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SERANG - Isu kependudukan dan keluarga berencana masih belum menjadi perhatian serius pemerintah di daerah, baik gubernur maupun bupati.
Jika ini terus berlanjut, apa yang disebut dengan bonus demografi yang dianggap memberikan kontribusi bagi ekonomi negara tidak seperti yang diharapkan.
"Isu kependudukan ini perlu melibatkan seluruh unit kerja, mulai pendidikan, kesehatan, perlindungan anak," kata Direktur Perencanaan Kependudukan KB dan Perlindungan Anak Bappenas Dr Suharti PhD saat. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Pengelola Program KKB di Serang Banten, belum kama ini.
Pemerintahan di daerah, khususnya gubernur, wali kota dan bupati selaku penentu kebijakan harus mempunyai komitmen yang sama terkait masalah kependudukan dan KB ini.
Tanpa langkah-langkah yang melibatkan pihak-pihak di daerah, akan memicu pertambahan jumlah penduduk Indonesia tidak terkendali. Bahkan langkah BKKBN juga tidak akan optimal.
"Jika program KB tidak berjalan diperkirakan penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 350 juta jiwa tahun 2025 mendatang," katanya.