News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Prahara Partai Golkar

Wiranto: Masuk KIH Tak Usah Bayar

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono (dua kanan) ditemani Wakil Ketua Umum Priyo Budi Santoso (kanan) menemui Ketua Umum Partai Hanura Wiranto (dua kiri) ditemani Dewan Penasihat Partai Subagyo HS (kiri) untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat dan keluar dari Koalisi Merah Putih, di Kantor DPP Hanura, Jumat (13/3/2015). Sebelumnya Kemenkum HAM menyatakan bahwa pengurus Partai Golkar yang diakui pemerintah adalah pengurus Partai Gokar versi Munas Ancol. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Golkar kubu Agung Laksono menyatakan dukungannya kepada Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto pun berkomentar mengenai hal itu.

Hanura tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Masuk KIH enggak usah bayar. Mari bersama-sama membela, mendukung, mengkritisi agar pemerintah berjalan dengan baik," kata Wiranto di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Jumat (20/3/2015).

Namun, Wiranto menyarankan agar koalisi yang dibentuk pada pemilihan Presiden diakhiri kemudian membentuk koalisi kebangsaan Indonesia.

"Saya bolak balik bilang, dua koalisi kalau bersatu akan lebih baik," imbuhnya.

‎Sebelumnya,‎ Ketua Umum Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol, Agung Laksono menegaskan pihaknya menjadi bagian Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Meski begitu, pihaknya mengaku tak berharap mendapatkan jabatan dalam pemerintahan.

"Kalau dikasih (jabatan) itu soal lain. Intinya kami tidak minta ini itu (kursi jabatan)," kata Agung di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2015).

Agung menuturkan, walau pihaknya menyatakan mendukung pemerintahan tetapi tetap akan mengkritisi kebijakan yang tak pro-rakyat dari pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, pemerintah harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat.

‪"Walaupun mendukung (pemerintah), kita akan tetap mengoreksi kebijakan pemerintah jika tidak mendukung kepentingan rakyat," tegasnya.‬

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini