Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Reza Gunadha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo menjadi korban perundungan di dunia maya, Minggu (5/4/2015).
Perundungan tersebut, dilakukan netizen seusai Presiden RI yang biasa disebut Jokowi tersebut mengaku keliru menandatangani peraturan presiden (perpres) yang menaikkan nilai uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat negara.
Jokowi mengakui, ia tidak terlebih dulu membaca secara teliti rancangan perpres yang kontroversial dan dianggap banyak kalangan sebagai pemborosan uang negara tersebut.
Kritik terhadap Jokowi itu seperti yang dilontarkan akun bernama Mas Widodo, di kolom komentar unggahan berita Jokowi Akui Keliru Naikkan Uang Muka Mobil Pejabat Negara di laman komunitas Facebook Tribunnews.com.
"Waduh pak itu kesalahan fatal loh. Saya aja yg hanya karyawan biasa dikantor kalau mau tanda tangan berkas apapun itu harus saya baca dan pastikan dulu kebenarannya...koq bapak sebagai presiden bisa asal tanda tangan aja ? Takutnya nanti ada berkas pembatalan hukuman mati bapak tanda tangan juga karna tidak dibaca," tulisnya.
Akun Febuanna Gnar, meminta Presiden Jokowi kembali lebih teliti sebelum meneken surat-surat resmi kenegaraan.
"Ya harus teliti doong..namanya juga Presiden,apapun beban tugasnya Adalah resikonya ..jangan main tanda tangan aja tanpa tahu isinya..dasar planga plongo ,gak Mau di salahin lageeeeeeee..# tepok jidat."
Begitu pula akun Edo Sunaryo Pratama. Ia khawatir, jika tak teliti, suatu saat Jokowi bakal meneken surat yang berisi persetujuan terhadap tindak kejahatan.
"Seandainya itu izin untuk melakukan kejahatan, 'Masa ga di periksa?' Seandainya itu surat 'maaf', Teroris?? Masa ga di periksa?? "
Sementara akun Putra Kurniawan menyatakan kekecewaannya terhadap Presiden Jokowi yang tak teliti sehingga menyetujui kebijakan yang hanya menguntungkan pejabat negara.
"Saya sebagai Rakyat Indonesia, Menyatakan #Kecewa #Sangat ats Pemerintahan Anda Pak Jokowi Terhormat."
Sebelumnya diberitakan, meski menandatangani peraturan presiden yang menambah jumlah uang muka bagi pembelian mobil itu, Jokowi menyatakan memang tidak mencermati satu per satu dokumen yang akan ditandatanganinya.
Jokowi menyalahkan Kementerian Keuangan yang seharusnya bisa menyeleksi dampak kebijakan itu bagi masyarakat. Oleh karena itu, Jokowi pun akan kembali mengkaji perpres itu.