Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Usaha pemerintah RI untuk melindungi para tenaga kerjanya yang bekerja di luar negeri nampaknya masih jauh dari memuaskan.
Saat ini Indonesia masuk dalam peringkat ke-8 negara dengan korban perbudakan modern terbanyak di dunia.
Andy William Sinaga, Analisis Ekonomi & Politik Labor Institute Indonesia dalam rilisnya mengatakan, menurut catatan Labor Institute Indonesia yang dilansir dari GLOBAL SLAVERY INDEX 2014, Indonesia masuk sebagai 10 besar (tepatnya peringkat 8) negara dengan jumlah korban perbudakan modern terbanyak di
dunia (dari 167 negara).
Negara-negara yang masuk kategori ini adalah India, China, Pakistan, Uzbekistan, Rusia, Nigeria, Kongo, Indonesia, Bangladesh dan Thailand.
Perbudakan modern tersebut timbul dikarenakan pemerintah tidak sanggup menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak di negeri sendiri, yang akhirnya banyak pekerja informal yang bekerja sebagai penata rumah tangga pergi ke luar negeri untuk mengadu nasib.
Seharusnya pemerintah segera mengantisipasi untuk melakukan perlindungan bagi pekerja di luar negeri tersebut dengan membuka pelayanan-pelayanan yang maksimal bagi pekerja diluar negeri.
Pemerintah Indonesia masih tertinggal dari sisi pelayanannya dibanding pemerintah Philipina yang tanggap dan responsif ketika mengetahui ada permasalahan pekerjanya diluar negeri.
"Presiden Joko Widodo harus segera menerapkan kebijakan reformasi mental bagi kementrian yang terkait tentang penanganan pekerja migran, seperti Kementrian Tenaga Kerja dengan menempatkan atase Ketenagakerjaan di kantor – kantor perwakilan tetap Indonesia diluar negeri dengan juga menambah staf yang bertugas menangani keluh kesah TKI tersebut, agar segera responsif apabila TKI tersebut mendapatkan masalah," ujar Andy dalam rilisnya.
Menurut catatan Labor Institute Indonesia para pekerja migran yang berjumlah lebih kurang 2 juta TKI tersebut mayoritas memilih Jokowi sebagai Presiden, oleh karena itu Jokowi harus dapat mempertanggung jawabkan suara TKI tersebut dengan melakukan perlindungan yang komprehensif sehingga TKI tersebut nyaman bekerja di luar negeri.