Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan berharap agar kepemimpinan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gerakan Non Blok, menjadi legitimasi sejarah di dalam memperkuat diplomasi Indonesia khususnya di dalam memperjuangkan tata perekonomian yang lebih berkeadilan.
"Inilah tantangan bagi Pemerintahan Jokowi-JK," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu, (19/4/2015).
Hasto mengatakan peringatan 60 tahun KAA harus menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas bangsa-bangsa Asia Afrika dalam menghadapi ketidakadilan dunia.
"Dunia abad 21 masih menghadapi persoalan yang tidak jauh berbeda dengan abad 20 ketika KAA itu dicetuskan, yakni adanya tata pergaulan hidup yang tidak adil. Penjajahan dalam perspektif ekonomi tetap saja terjadi. Disinilah kerjasama bangsa-bangsa Asia dan Afrika diperlukan untuk mendapatkan kemerdekaan dalam ranah ekonomi berupa kesejahteraaan yang berkeadilan," papar Hasto.
Untuk itu, kata Hasto, Indonesia yang pada tahun1955 menjadi pelopor KAA, harus menggunakan momentum tersebut untuk menggelorakan kembali kepemimpinan Indonesia.
"Agar tatanan dunia baru yang lebih berkeadilan sebagaimana dicanangkan oleh Bung Karno melalui Conferences of the New Emerging Forces atau CONEFO, benar-benar dapat diwujudkan," jelasnya.
Hasto mengatakan, secara politik, Indonesia harus terus menyelesaikan utang sejarahnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dalam pengertian seluas-luasnya.
"Sebab satu-satunya peserta KAA yang belum mencapai kemerdekaan secara penuh tinggal Palestina," kata Hasto.
Kemudian secara ekonomi, Indonesia harus mendorong kerjasama ekonomi yang lebih berkeadilan, dengan menjadikan prinsip Dasasila Bandung sebagai sumber spirit dalam kerjasama di bidang ekonomi tersebut.