Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus melakukan evaluasi terhadap kabinet kata Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
Pasalnya selama enam bulan terakhir, banyak kebijakan pemerintah yang kurang memuaskan.
Kepada wartawan di komplek parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2015), Muzani menyoroti banyak kebijakan pemerintah yang justru memberikan ketidakpastian.
Salah satu contohnya yang banyak dirasakan masyarakat adalah kebijakan soal BBM bersubsidi.
"Contoh pemutusan harga BBM, dua kali menurunkan dan dua kali menaikkan, Itu domain pemerintah, tapi tidak punya perhitungan yang cermat," katanya.
Hal itu berdampak pada terus terdongkraknya harga komoditas, yang menyebabkan masyarakat semakin sulit untuk menjangkaunya, dan produk-produk Indonesia daya saingnya berkurang di pasar internasional.
Presiden juga sempat menunjukkan ketidakpastian saat mengeluarkan peraturan Presiden (Perpres), soal penambahan uang muka pembelian mobil untuk pejabat.
Belakangan Presiden membatalkan kebijakan itu, dan mengaku tidak membaca berkas yang ia tandatangani.
"Semua keputusan terbuka untuk evaluasi. Ini mekanisme dan tata kelolanya harus disesuaikan lagi agar menjamin kepastian," ujarnya.
Ia menyoroti kinerja para pembantu presiden yang kurang maksimal, sehingga membuat kekurangan-kekurangan tersebut.
Muzani meyakini hal tersebut disebabkan penunjukan menteri yang kurang tepat.
"Dulu waktu penyusunan kabinet kerja sangat terasa nuansa terima kasih. Tokoh parpol maupun non parpol adalah yang miliki jasa. Presiden harus memikirkan keseluruhan kabinet untuk dikaji," katanya.