Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Edwin Firdaus
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, A.M. Fachir menilai penguatan pertahanan negara di bidang siber bisa diperluas pemanfaatannya.
Sebab bisa juga digunakan sebagai bentuk kerjasama antarnegara.
"Bagaimana kerja sama bisa dimanfaatkan untuk kemanfaatan semua, misalnya peningkatan ekonomi, penanganan isu-isu yang kemungkinan dapat merusak kerja sama. Bisa juga masalah demokrasi dan pengentasan kemiskinan," kata Fachir saat menjadi pembicara dalam Simposium Nasional Cyber Security di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Serangan siber lintas negara yang terpantau di situs map.ipviking.
(Baca juga : Situs Ini Tampilkan Aksi Peretas dan Kawasan yang Diserang secara Real Time)
Fachir menjelaskan, pada bidang siber terdapat dua aspek yang bisa berdampak terhadap penggunaannya.
Pertama, adalah aspek destruktif yang merusak dan membahayakan kepentingan nasional.
Sementara aspek kedua adalah pemanfaatan teknologi yang sejalan dengan kepentingan nasional.
Kementerian Luar Negeri RI sendiri diakuinya selalu mencoba untuk menterjemahkan penggunaan cyber dalam bentuk kerja sama global dan regional, khususnya dengan negara-negara sahabat.
Kerjasama tersebut diyakini bisa dilakukan dalam bidang keamanan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
"Di bidang diplomasi kami tidak pernah sendiri, kami bersinergi dengan menggunakan potensi yang kami miliki. Misalnya, kami memberdayakan para pengguna internet," ujarnya.
Sementara terkait rencana pemerintah untuk membentuk Badan Siber Nasional, kata mantan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi itu, diperlukan keterlibatan lembaga-lembaga negara, utamanya kementerian yang terkait dalam bidang-bidang tertentu.
"Semakin berkembang infrastruktur, maka harus dibarengi pula dengan proteksi. Posisi kita untuk kerja sama, kita liat keperluannya. Tetapi, karena ada aspek ekonomi, sosial, maka semua Menteri Koordinator bisa punya kepentingan," kata Fachir.
(Baca juga: Menko Polhukam : Indonesia Perlu Badan Siber Nasional)
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno menilai Indonesia membutuhkan Badan Siber Nasional. Sebab kemampuan siber yang khususnya berkaitan dengan kemanan akan menjadi tolak ukur Indonesia guna menangkis serangan dari luar.
Demikian dikatakan Tedjo usai membuka Symposium Nasional Cyber Security di Hotel Borobudur itu.
Menurut Tedjo, saat ini instansi pertahanan, perbankan, perhubungan udara laut dan darat memang sudah memiliki sistem kemanan sendiri-sendiri. Namun masih belum terkoordinasi dengan baik secara nasional.
"Ini yang perlu dikoordinasikan dan dibina secara nasional agar satu komando menjaga ketahanan negara khususnya serangan cyber," kata Tedjo.
Presiden Jokowi yang seharusnya dijadwalkan hadir untuk membuka acara ini pun menurut Tedjo sangat concern perhatiannya terhadap badan siber nasional ini.
Nantinya lembaga ini akan setara dengan badan-badan nasional lainnya, seperti badan nasional penanggulan terorisme, badan keamanan laut dan lainnya.