Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengajuan KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko yang akan segera memasuki masa pensiun dianggap sejumlah pihak telah merusak tatanan. Lantaran Moeldoko berasal dari angkatan darat, sehingga seharusnya penggantinya berasal dari matra yang berbeda.
Terkait hal itu, Mantan Danjen Kopasus, Prabowo Subianto berpendapat tidak ada masalah apabila Panglima TNI kembali diisi oleh Jenderal yang berasal dari Angkatan Darat. Pasalnya tidak ada aturan tertulis yang mengharuskan Panglima TNI dijabat secara bergiliran antara tiga matra TNI yakni, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
"Saya kira tidak harus bergiliran, yang penting semua punya kesempatan," ujar Prabowo di lokasi Rapimnas Golkar, di Hotel Shangrila, Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2015).
Hal senada juga diungkapkan Prabowo ketika dimintai tanggapan terkait diajukan letjen Purn TNI Sutiyoso sebagai Kepala BIN. Prabowo mengatakan Sutiyoso memiliki kemampuan yang baik. Mengenai tuduhan keterlibatan pelanggaran HAM, lantaran disebut-sebut bertanggung jawab dalam peristiwa perebutan kantor DPP PDI 27 Juli 1996 silam, menurut Prabowo sebaiknya tuduhan tersebut dihentikan.
"Kita sebaiknya jangan terus menuduh, dia (Sutiyoso) kan hanya perwira yang menjalankan tugas ," katanya.
Sebelumnya pada 9 Juni kemarin, Jokowi mengirimkan surat pengajuan nama Gatot Nurmantyo ke DPR sebagai calon Panglima TNI. Tidak lama setelah itu Jokowi mengajukan nama Sutiyoso sebaga calon Kepala BIN. Keduanya diajukan untuk segara mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.