Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode, Sutiyoso tidak mau gegabah mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kendati Presiden Jokowi telah menunjuknya sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Ia baru berani mengundurkan diri dari posisi ketua umum partai apabila sudah pasti lolos atau lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert) sebagai calon Kepala BIN di DPR dalam waktu dekat.
"Fit and proper test kan kita belum tentu lolos. Saya keluar kalau sudah resmi menjadi KaBIN, baru keluar. Ya... Insyaallah lah," ujar Sutiyoso sebelum memimpin Rapat Pleno Pertama 2015-2020 PKPI di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (13/6/2015).
Sampai saat menyampaikan pernyataan ini, Sutiyoso mengaku belum menerima undangan mengikuti fit and propert test calon Kepala BIN dari DPR. "Mungkin minggu depan," ujarnya.
Sutiyoso menjelaskan, setelah lolos fit and propert test dan dilantik menjadi Kepala BIN, baru ia akan menunjuk satu dari Wakil Ketua Umum PKPI sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum partai.
Adapun Ketua Umum PKPI yang definitif sebagai penggantinya akan dipilih dalam Kongres Luar Biasa partai usai Hari Raya Idul Fitri.
Diberitakan, Presiden Jokowi menunjuk Ketum PKPI sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode dan mantan Panglima Kodam Jaya, Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN yang akan menggantikan Marciano Norman.
Namun, ia harus mengikuti dan lolos dalam fit and propert test di Komisi I DPR sebelum menduduki jabatan strategis negara tersebut.
Selain soal kemampuan dan visi misinya dalam memimpin BIN, pihak DPR sudah mempersiapkan sejumlah bahan pertanyaan untuk Sutiyoso selaku calon Kepala BIN. Di antaranya, tentang penyerangan kantor PDI di Jalan Diponegoro nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat pada 27 Juli 1996 atau dikenal peristiwa berdarah "Kudatuli".
Seingat anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, Sutiyoso sewaktu menjabat Panglima Kodam Jaya turut bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.