Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa koordinasi untuk menangani konflik sosial di daerah masih kurang, khususnya yang berada di tataran bawah.
Padahal menurut Tjahjo, Badan Intelijen Negara sudah berusaha untuk memberikan informasi tentang potensi konflik.
"Koordinasi yang berada di daerah masih sangat kurang. BIN berupaya untuk memberikan informasi dengan baik. Saya berharap bahwa Kodimnya, Polresnya dan Kesbangpol juga memiliki tanggung jawab tersebut," ujarnya saat acara Rakornas "Penanganan Konflik Sosial" di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/9/2015)
Sehingga menurut Tjahjo, seluruh elemen dapat memahami area penanganan korupsi, bencana alam dan juga memahami area konflik sosial yang berdasar pada geografis.
Lebih lanjut, Tjahjo menjelaskan bahwa konflik agama di Indonesia sudah tidak ada. Namun untuk langkah pencegahan, sebaiknya, pemerintah daerah melakukan hal yang proporsional.
"Taruhlah di satu daerah penduduknya, 99 persen agamanya Katolik, jangan ditaruh kepala dinasnya yang beragama Budha atau Islam disitu. Karena nantinya akan berhubungan dengan seluruh elemen masyarakat," katanya.
Menurutnya, jika hal tersebut sudah dilaksanakan, maka tidak akan terulang kembali permasalahan pembangunan rumah ibadah yang dipersulit seperti pembangunan gereja GKI Yasmin di Kota Bogor.