Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan bahwa pemerintah akan mengubah sistem kuota impor garam. Dari sistem kuota menjadi sistem tarif.
Menurut Rizal Ramli hal itu penting dilakukan, sehingga menutup celah permainan kartel garam dalam negeri.
Demikian disampaikan Rizal Ramli usai rapat koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin di kantornya, Gedung BPPT I, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2015).
"Artinya siapapun boleh impor asal bayar tarif. Nah tingkat tarifnya kami tentukan untuk melindungi petani garam. Supaya mereka dapat keuntungan yang lumayan. Sekarang sistem kuota sudah jelek," kata Rizal.
Menurut Rizal, dengan sistem kuota itu membuat kartel predatori bisa tercipta dalam soal garam. Seperti kasus impor bawang di Brebes. Para kartel bawang mengimpor bawang dalam jumlah besar saat petani bawang sedang mengalami panen.
Dampaknya, harga bawang anjlok dan membuat petani enggan menanam bawang pada tahun berikutnya. Karena pasokan bawang di dalam negeri menipis, alhasil para kartel lebih leluasa memainkan pasokan dan harga.
"Nanti setelah produksi berkurang kami naikin impornya. Makanya sistem impor lewat kuota ini naik terus. Tidak pernah turun. Oleh karena itu kami minta Menteri Perdagangan mengganti sistem kuota dan tarif di perdagngan garam. Tarif berapa kami persilahkan kami untuk menghitung," kata mantan Menko Perekonomian itu.
Perhitungan sementara yang dilakukan pihaknya kata Rizal antara 150 hingga 200 rupiah per kg. Menurut Rizal ancar-ancar harga tersebut cukup untuk memberikan perlindungan ke petani.
"Supaya pendapatan petani lebih tinggi. Cara ini lebih bagus dripada memberikan subsidi ke nelayan. Lebih bagus mereka dikasih subsidi lewat price policy," kata Rizal‎.