Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diprediksi tidak akan berani memanggil Ketua Partai NasDem Surya Paloh untuk diperiksa terkait kasus suap hakim PTUN Medan.
"Siapa yang berani sentuh dia. Presiden saja bisa dia pengaruhi. KPK enggak akan berani," ujar Pengamat politik Universitas Indonesia, Prof Dr M Budyatna dalam pernyataannya kepada wartawan, Senin(5/10/2015).
Ia mencontohkan bagaimana Surya Paloh melalui partainya mempengaruhi posisi Kejaksaan Agung (Kejagung).
Padahal, saat itu Joko Widodo dihadapkan pada komitmen tidak akan bagi-bagi kekuasaan.
Selain itu juga tentangan dari publik. Nyatanya, Jokowi mengabulkan permintaan Paloh dengan menempatkan HM Prasetyo sebagai Kejagung.
"Iya kan, Surya Paloh ini berkuasa betul dalam pemerintahan sekarang. Bahkan terhadap (Presiden) Jokowi. Apa yang dikatakan Surya Paloh diikuti," ujar Budyatna.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indriyanto Seno Adji mengungkapkan bahwa pihaknya akan membahas perlu tidaknya meminta keterangan dari Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh sebagai saksi.
Menurut Indriyanto rencana itu akan ditentukan pekan depan seiring menunggu hasil kajian dan pemeriksaan sejumlah saksi.
"Perlu tidaknya kehadiran pemeriksaan SP (Surya Paloh) akan dikaji minggu depan," kata Indriyanto ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (5/10/2015).
Indriyanto menilai KPK masih melakukan kajian pada tahap penyelidikan terkait pertemuan yang melibatkan sejumlah Petinggi Partai NasDem dengan Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho, Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dan pengacara senior OC Kaligis.