Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Choirul Muna, anggota Komisi VIII DPR RI tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah melaksanakan pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan haji tahun ini.
Posisi pemerintah Indonesia saat ini, dipandangnya masih sangat lemah di mata pemerintah Arab Saudi. Cara pandang inilah yang memengaruhi perlakuan pemerintah Arab Saudi terhadap jemaah haji Indonesia.
Betapa tidak, dari tiga klaster fasilitas pelayanan terhadap para jemaah yang ada, yaitu klaster tamu, klaster buruh dan klaster budak, jemaah Indonesia ditempatkan pada klaster terakhir.
"Terus terang saya masih kecewa dengan penyelenggaraan haji tahun ini. Peran kementerian agama, saya nilai masih lemah, dan ironisnya Indonesia ditempatkan di klaster terendah," sesalnya.
Khusus tanggal 8 sampai 13 September lalu, saat para jemaah menjalani puncak penyelenggaraan ibadah haji, kementerian agama seperti tak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatunya dipegang oleh Muassasah, atau panitia penyelenggara ibadah haji.
"Meskipun jelas-jelas ada kekurangan, kementerian agama tidak bisa berbuat apa-apa, lemah sekali bargaining kita," tutur anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah VI ini.
Dia mencontohkan, saat puncak penyelenggaraan ibadah haji kemarin, saat beberapa jemaah Indonesia mengalami tenda rusak, listrik mati, dan beberapa masalah lainnya, Menteri Agama tak bisa mengambil langkah protes atau perbaikan.
Choirul berharap, ke depan pemerintah Indonesia bisa memiliki bargaining position yang lebih baik dibanding tahun ini.
"Saya menginginkan mindset pemerintah Arab Saudi yang menganggap dan memperlakukan jemaah kita seperti budak harus diubah," lanjutnya.
Terkait insiden kecelakaan crane di Masjidil Haram, anggota Fraksi NasDem ini berbeda pendapat dengan banyak kalangan yang menganggapnya human error. Baginya, itu kejadian luar biasa akibat keteledoran pemerintah Arab Saudi.
Dia pun merasa pesimistis dengan ganti rugi yang dijanjikan pemerintah Arab Saudi, mengingat kejadian serupa pernah terjadi. Dalam tragedi Almuais, yang terjadi para periode sebelumnya, para korban sama sekali tak mendapat asuransi dari pemerintah setempat.
"Pemerintah Arab Saudi baru wacana memberikan asuransi pada korban. Oleh karenanya, saya akan mendesak pemerintah Arab Saudi dengan mengganti asuransi Rp 3,8 miliar itu, jangan memberikan harapan palsu," tuntutnya.
Terkait tragedi Mina, Choirul Muna juga berang dengan alibi pemerintah Arab Saudi yang menyalahkan jemaah haji atas kejadian itu. Faktanya, tragedi itu terjadi karena kesalahan assah yang membelokkan jalur jalan jemaah.
"Ini harus kita tuntut pemerintah Arab Saudi, untuk bertanggungjawab. Dari DPR RI juga harus melayangkan nota protes pada pemerintah Arab Saudi, karena tidak bisa melayani tamu Allah dengan benar," cetusnya.
Choirul kemudian menuturkan pengalamannya diundang amirulhaj dari Iran, untuk bersama mengupayakan agar para tamu Allah ini diterima sebagai tamu terhormat, bukan sebagai komoditas ekonomi. Terlepas persoalan stigma Syiah yang melekat pada Iran, Choirul sangat mengapresiasi langkah Iran dalam melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan haji.