Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI). Mohammad Jumhur Hidayat meminta negara harus melindungi para pedagang pasar tradisional.
Intervensi negara ini diperlukan agar keberadaan pasar tradisional tidak tergerus keberadaannya oleh pasar modern.
"Perlindungan pasar tradisional penting.Masyarakat kita belanja ke pasar tradisional dan berinteraksi dengan pedagang. Itu warisan budaya kita, ini tidak bisa didiamkan maka harus dibela, negara harus intervensi," ujar Jumhur, ketika membacakan orasi politiknya pada acara Rapimnas Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKSPPI), di Jakarta, Kamis Malam. (15/10/2015).
Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu menyatakan hingga kini ada sekitar 3500 pasar tradisional yang telah tergerus keberadaan pasar modern. Intervensi yang perlu dilakukan negara bukan berarti mematikan usaha lain tetapi dengan memperhatikan hajat hidup orang banyak.
Pedagang pasar ini adalah the real entrepreneur di mana mereka bisa survive meski tanpa teknologi. Mereka bisa survive meski tanpa bantuan pemerintah melalui paket Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Anda bisa bayangkan jika mereka mogok, maka pemerintah akan kewalahan menanganinya,” papar Jumhur.
Bagi Jumhur, semangat Nawacita I harus mampu kembali digelorakan untuk melindungi para pedagang pasar ini. Kekuasaan harus bisa mendorong mereka tumbuh menjadi kuat dan modernisasi jangan menggusur pedagang lama.
“Jika mereka digusur itu berarti ketamakan pejabat makin meningkat dan ini memperlihatkan kebodohan mereka yang tidak memahami program Nawa Cita Bung Karno,” gugahnya.
Jumhur menambahkan, perlindungan pasar tradisional juga harus dilakukan dengan payung hukum yang jelas. Selain itu, pemerintah harus memastikan pembenahan pasar tradisional tidak menyingkirkan pedagang lama.
Menanggapi paket kebijakan ekonomi jilid IV yang diluncurkan di Kantor Presiden, Kamis (15/10) lalu, Jumhur mengatakan bahwa 2015), Jumhur mengharapkan agar program jangka panjang pemerintah jangan mengorbankan program jangka pendek. Baginya, penggejotan pendapatan negara melalui instrumen pajak harus dapat meningkatkan daya beli rakyat dan bukan sebaliknya. Kesalahan belanja pemerintah yang tinggi dan tidak dibelanjakan untuk rakyat maka akan mencitkana mismatch. Jika tidak ketemu ini berbahaya.
“Stomach doesn’t wait,” tegasnya.
Karena itu, lanjut Jumhur, dana dari pajak harus dapat menciptakan program padat karja termasuk membenahi pasar-pasar yang terbakar di banyak terjadi selama ini. Dia menilai, selama ini banyak pejabat yang tambal sulam dan tidak mengerti kebijakan publik. Dan ini diperparah dengan tampilan mereka yang seolah-olah baik padahal kebijakannya berbahaya.
Jumhur mencontohkan, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi seolah kebijakannya populis. Tapi yang terjadi, kebijakannya justru menyebabkan banyaknya pabrik pengalengan ikan yang tutup dan PHK di mana-mana. Sebaiknya, revolusi mental memastikan agar pejabat itu mengerti Nawa Cita Bung Karno.
Kepada IKAPPI, Jumhur meminta agar mereka harus menjadi agen perubahan tapi agen yang yang paling utama adalah pemerintah.
Dia menilai, jumlah pengusaha Indonesia masih memprihatinkan kurang dari 1,6 % dari jumlah penduduk sementara di Singapura mencapai 7 %. Jadi aneh kalau pedagang pasar yang notabene pengusaha ini tidak didukung pemerintah
Ditambahkannya, IKAPPI selain mendidik anggotanya juga mendidik penguasa/ pemerintah untuk sadar akan penting /strategisnya pasar tradisional