Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menghadirkan bekas Direktur Pelayanan Haji Kementerian Agama (Kemenag) Zainal Abidin Supi dalam sidang dengan terdakwa mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Dalam persidangan, Zainal mengaku SDA langsung menghubungi dirinya, setelah menolak perumahan untuk pemondokan jemaah haji di Syare’ Mansyur.
Menurutnya, penolakan perumahan tersebut dilakukan lantaran setelah mendapat laporan dari tim, wilayah perumahan tersebut tidak masuk dalam peta wilayah ditetapkan panitia karena jauh dan tak familiar serta rawan bagi jamaah haji.
"Karena itu bukan peta wilayah yang kita tetapkan, karena jauh dan tidak familiar, dan sedikit rawan informasi dari kawan-kawan yang tinggal disana. ya kita tolak," kata Zainal dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2015).
Perumahan tersebut milik Cholid Abdul Sodiq Saefudin melalui Undang Syahroni yang menawarkan ke panitia pengadaan rumah.
Namun, setelah ditolak perumahan-perumahan tersebut kembali ditawarkan lewat Mukhlisin yang merupakan kader PPP kepada Tim Penyewaan Perumahan.
"Karena sudah tau rumah itu ditolak, ya kita tolak," kata Zainal.
Setelah menolak perumahan yang memang telah dinilai tim tak layak untuk disewa, Zainal mengaku langsung ditelpon oleh SDA.
Saat itu, lanjutnya, SDA menanyakan alasan penolakan perumahan tersebut dan mengatakan bahwa penyedia rumah akan menyediakan transportasi dan pos keamanan.
"Pak Menteri tanya kenapa ditolak. ya saya jawab, rawan, jauh, tidak familiar. Pak Menteri bilang penyedia rumah akan menyedikan transport solawat l dan pos keamanan agar jemaah terayomi. ya saya jawab iya," katanya.
Setelah itu, menurut Zainal pihaknya langsung merapatkan soal perumahan yang dimaksudkan oleh SDA agar dimasukkan dalam pemondokan jamaah haji.
"Kita rapat dengan tim. Setelah rapat kita terima karena itu perintah (SDA)," katanya.