Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Joko Purwanto mendukung pembenahan aset negara yang selama ini dikuasai asing seperti PT Freeport Indonesia.
Ia menilai penyelesaian sejumlah persolan tersebut tak perlu dilakukan dengan kegaduhan politik antara pemangku kebijakan.
"Mental kita harus di revolusi. Kebiasaan cari komisi, hidup enak tanpa kerja keras harus diubah. Masa kita terjebak dalam pertarungan, maling teriak maling," kata Joko di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2015).
Mengenai persoalan Ketua DPR Setya Novanto yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said, Joko mengaku tidak memihak pihak manapun. Menurutnya, solusi atas persoalan tersebut adalah pembenahan undang-undang dan aturan turunan terkait pengelolaan sumber daya alam.
"Yang krisis itu aturannya. Dari undang-undang turun ke Peraturan Pemerintah (PP) beda, turun lagi ke keputusan menteri (Kepmen) beda juga. Itu disengaja atau tidak? Itu yang harus kita benahi," kata Politikus PPP itu.
Anggota Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba ini lebih memilih fokus menyelesaikan RUU tersebut daripada menambah gaduh suasana.
Ia meyakini, keberadaan Undang-Undang Minerba akan menunjukkan integritas anak bangsa, sekaligus menjaga aset negara, khususnya di bidang pertambangan.
"Freeport atau pihak asing lain yang mengeruk harta, mereka telah berhasil membuat kita merasa bodoh. Seolah-olah, kita belum mampu melakukan Investasi sendiri, selalu tergantung dengan bangsa lain," ujarnya.