Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Hadi Soesilo, menegaskan tidak mengalami konflik kepentingan dalam menangani kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto soal Freeport.
Hadi merupakan kader Partai Golkar sementara Setya Novanto juga kader Partai Golkar.
"Saya enggak mau ditekan," ujar Hadi di kompleks DPR, Jakarta, Senin (23/11/2015).
Ia mengatakan MKD tetap akan bekerja profesional memproses laporan Menteri ESDM Sudirman Said, meski mengakui wajar jika ia membela Setya Novanto karena kesamaan partai.
"MKD itu lembaga hakim, hakimnya hakim politik, tapi tidak punya jaksa. Nah, si anggota ini bersikap sebagai jaksa dan hakim. Artinya apa? Kalau anggota saya dizalimi ya saya bela. Belanya apa? Sesuai dengan aturan. Kalau dibela dia salah, ya salah," ungkap anggota Komisi IV DPR itu.
Hadi mengakui adanya instruksi Partai Golkar untuk mengawal kasus tersebut. Arahan yang dimaksud sesuai dengan peraturan tentang tata beracara.
"Amerika saja tidak intervensi ISIS, apalagi cuma beginian. Enggak mungkin intervensilah. Intervensi itu kalau Amerika menyerang ISIS. Kalau ini intervensi bukan? Intervensi apa?" imbuh dia.