Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia, yang dikenal sebagai skandal 'Papa Minta Saham' makin menunjukkan titik terang usai sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menghadirkan Sudirman Said, kemarin malam (02/12/2015).
Selaku pengadu, Sudirman Said membawa rekaman lengkap pembicaraan renegosiasi kontrak Freeport yang melibatkan Setya Novanto, Muhammad Reza Chalid dan Ma’roef Syamsudin.
Rekaman yang diperdengarkan dalam sidang dan ditayangkan secara langsung ini memperlihatkan keterkaitan antara Setya Novanto, Riza Chalid, dan sejumlah nama lain.
Salah satu nama yang terkesan berkaitan erat dengan keduanya, yaitu Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan.
Isi rekaman menunjukkan bahwa Setya Novanto selaku Ketua DPR, Luhut Panjaitan selaku pejabat di kabinet pemerintahan dan Muhammad Reza selaku pengussaha memainkan peran masing-masing dalam hubungan mereka.
Kedekatan orang-orang yang terpotret dalam rekaman itu, mememunculkan pertanyaan tersendiri bagi anggota Komisi VIII DPR Choirul Muna.
"Saya selaku anggota DPR memohon agar persoalan ini segera diselesaikan secara tuntas, sehingga DPR bisa diterima kembali oleh masyarakat. Oleh karena itu, anggota dewan yang bermain dalam persoalan ini agar sadar dan bisa menempatkan diri. Kalau memang bersalah, mundurlah," ungkap legislator Fraksi NasDem ini saat ditemui di ruang Komisi VII DPR, Kamis (3/12/2015) seperti siaran pers yang diterima tribunnews.com.
Khusus kepada Setya Novanto selaku Ketua DPR, Choirul Muna mengingatkan bahwa kasus yang tengah dilakoninya sangat berpengaruh terhadap segenap anggota DPR.
Apalagi, jika mengingat bahwa DPR adalah representasi rakyat Indonesia, tentu dampaknya akan sangat buruk jika kasus ini berlarut-larut.
Meski tak kenal secara pribadi, Choirul Muna percaya Setya Novanto juga memiliki kelebihan tertentu, terbukti dengan terpilihnya dia menjadi pimpinan DPR.
Meskipun begitu, publik tetap tak bisa menutup mata terhadap kasus dugaan pelanggaran etika yang tengah menjeratnya saat ini.
Karena itu, suka tidak suka Setya Novanto harus menghadapinya dengan elegan.
"Pak Setya harus menghadapinya, tidak perlu memutar balikkan persoalan. Itu hanya akan membuat masyarakat semakin tidak percaya pada DPR," terang legislator dari Dapil Jawa Tengah VII ini.
Menanggapi keterlibatan Riza Chalid, Choirul Muna mengakui tak terlalu mengenal pengusaha minyak itu.
Anggota dewan yang akrab disapa Kyai Muna ini mengaku, hanya mengetahui nama Riza Chalid dari media massa. Meski pun begitu, keberadaan bos minyak itu menimbulkan tanda tanya tersendiri.
“Riza Chalid itu kapasitasnya apa ya dalam pertemuan itu? Kalau membicarakan saham dan perpanjangan kontrak Freeport, itu kan domain (kewenangan, red) pemerintah. Kok saya lihat sangat tidak tepat kehadirannya dalam pertemuan semacam itu," tutur Kyai Muna.
Sementara itu, terkait nama yang paling sering disebut dalam rekaman, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, Choirul Muna berharap perannya diselidiki lebih jauh. Dalam hematnya, posisi sebagai Menkopolhukkam bukanlah jabatan yang main-main.
Ketika dia disebut-sebut dalam dugaan tindak pelanggaran etika oleh ketua DPR, bahkan melibatkan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden, itu bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintahan.
"Keberadaan nama pak Luhut di dalam rekaman, saya kira perlu diselidiki lebih lanjut. Jika memang pak Luhut betul terlibat, mestinya pak Luhut tahu sendiri apa yang perlu diperbuat agar bangsa ini lebih bermartabat," katanya.