Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meskipun Setya Novanto sudah mundur dari kursi Ketua DPR, tetapi kisruh saham Freeport masih jauh dari kata selesai.
Juru bicara Partai Demokrat Kastorius Sinaga melihat tidak tertutup kemungkinan bila Pansus Freeport akan mulus di bawah kendali Golkar dan koalisinya.
"Tak tertutup kemungkinan bila Pansus Freeport akan mulus mencuat dengan kendali Golkar dan koalisnya di belakang panggung panas Pansus Freeport kelak," kata Kastorius kepada Tribun, Jumat (18/12/2015).
"Kita hanya bisa wait and see menunggu dinamika perkembangan politik Indonesia ke depan," imbuh dia.
Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR jelang pengumuman keputusan MKD soal kisruh 'Papa Minta Saham'.
Meski keputusan MKD yang diikuti pengunduran diri Setya Novanto ini terasa melegakan publik, namun kasus kisruh saham Freeport ini masih berlanjut dan belum tuntas baik secara hukum maupun dari sisi politik.
Lebih lanjut dia melihat, pengangkatan Setya Novanto menjadi Ketua Fraksi Golkar menjadi manuver unik dari Aburizal Bakri di dalam konstelasi politik kisruh saham Freeport.
"Penunjukan tersebut jelas memberikan signal dari KMP untuk melanjutkan perlawanan terhadap blok KIH yang selama ini terkesan getol menyeret Setya Novanto ke sidang MKD," ujar Kastorius.
Disamping itu juga, penunjukan Setya Novanto menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar memberi kesan proteksi politik Golkar terhadap kadernya yang tersandung kasus "papa minta saham".
"Kita tahu posisi Ketua Fraksi Golkar sangat strategis karena lewat posisi itu Golkar selaku pemegang kuasa legislatif terbesar kedua DPR, dapat mempengaruhi mulus tidaknya program pemerintahan Jokowi ke depan," ungkapnya.
Singkatnya, penunjukan Setya Novanto mejadi Ketua fraksi Golkar mengindikasikan kuatnya mantan ketua DPR itu di tubuh Golkar.
Hal tersebut pun bisa menjadi penanda perlawanan Golkar terhadap Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
Selama sebulan terakhir, Setya Novanto telah dikondisikan sebagai musuh publik yang kemudian memaksanya untuk mundur dari jabatan ketua DPR.
"Meskipun demikian, Golkar terkesan juga melawan akal sehat dan nurani publik dengan menempatkan Setya Novanto di kursi ketua FPG," ucapnya.