Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pengurus Komite Penyelamat Nawacita,Panel Barus yang juga Ketua Pusat Informasi Relawan (PIR) Panel Barus berharap Polri segera menahan Direktur Pelindo II, RJ Lino.
Hal ini perlu dilakukan pasca keputusan rekomendasi Panitia Khusus Penyidikan Kasus Pelindo dan penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Harapannya, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung segera menahan RJ Lino pasca pengumuman KPK yang menyatakan sebagai tersangka. Kami juga menduga Menteri BUMN Rini Soemarno patut diduga terkait dan melindungi RJ Lino," kata Panel dalam pernyataannya, Senin (21/12/2015).
"Pansus pelindo II yg berlangsung kemarin merekomendasikan pencopotan keduanya dari jabatan saat ini. Pengumuman RJ Lino sebagai tersangka oleh KPK membanggakan karena kami anggap pejabat satu ini sangat pongah, sesumbar dan lihai berkelit," sindir Panel.
Sejak awal, lanjutnya, sungguh mencengangkan dan aneh karena tak banyak media mengangkat berita ini. "Luar biasa persekongkolan jahat Lino dan Menteri Rini cs," ujar Panel.
Akibat berbagai keputusan RJ Lino, sambung Panel lagi, kerugian Pelindo II yang mencapai puluhan bahkan ratusan triliun terungkap sudah oleh Pansus Pelindo II DPR. Akibat dari praktek mafia pelabuhan yang dapat berujung penjualan aset pelindo II, imbuhnya, justru diduga dilindungi oleh Kementrian BUMN
"Praktek dugaan penjualan aset negara ini justru didukung para pejabat lain. Tak mungkin ini berdiri sendiri," kata Panel.
Selain itu, Panel juga menduga, salah satu penyebab direksi Pelindo II begitu kuasa dan diduga korup karena fungsi pengawasan oleh komisaris tidak berjalan. Ia berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi komisaris yang tidak bekerja dengan benar.
Peran Rini Soemarno dalam menempatkan komisaris, harapnya, harus di evaluasi karena disinyalir banyak orang yang ditempatkan tidak punya komitmen pada Nawacita.
"Komisaris relawan juga harus berani dan tidak diam dalam melihat ketidakberesan di BUMN. Kalian harus jadi mata dan telinga Presiden dan mengawal nawacita dlm BUMN. Relawan komisaris harus menunjukan perannya disana," kata Panel.
"Berhenti bekerja lambat bagi aparat Porli. Jakgung dan KPK agar bekerjasama dan cepat mengungkap siapa-siapa pengkhianat dan penjual aset-aset negara dan ini semua harus segera diakhiri," Panel Barus mengharapkan.