Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah pemerintah yang akan memberikan amnesti kepada Din Minimi mendapat penolakan dari sejumlah pihak.
Satu diantaranya berasal dari Human Rights Working Group (HRWG).
"Soal amnesti tidak bisa dilihat dari kepentingan politik. Din Minimi tidak perlu mendapatkan amnesti jika alasannya politis," kata Rafendi Djamin, Direktur Eksekutif HRWG di kantornya, Selasa (5/1/2016).
Rafendi menilai pemberian amnesti kepada Din Minimi bukan berdasarkan perjanjian perdamaian.
"Kali ini (amnesti) di luar konteks. Tidak ada perjanjian perdamaian. Karena ini persoalan penegakan hukum," ucapnya.
Rafendi justru menilai, Badan Intelijen Negara (BIN) sedang berpolitik dengan mengusahakan amnesti untuk Din Minimi.
"Politis kepentingannya BIN," imbuh dia.