News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Prahara Partai Golkar

Wacana Golkar Dukung Pemerintah, Akbar Tandjung Bilang Tunggu Munas

Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

GOLKAR SEGERA MUNAS - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung bersama tokoh dan sesepuh Partai Golkar adakan jumpapers di Akbar Tandjung Intettute, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (29/12/2015). Tokoh dan senior Partai Golkar mendesak agar kedua kubu segera melakukan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada awal 2016. Hal itu untuk semakin hancurnya partai Golkar kerena dualisme pengurusan. Warta Kota/henry lopulalan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Akbar Tandjung, tidak sependapat jika saat ini partainya berencana memberi dukungan kepada pemerintah.

Menurut Akbar, Golkar seharusnya mengutamakan penyelesaian perselisihan kepengurusan ketimbang membahas agenda politik lainnya.

"Prioritas pertama, selesaikan persoalan internal," kata Akbar di Cilandak, Jakarta, Sabtu (9/1/2016).

Akbar menuturkan, permasalahan di internal Golkar hanya dapat diselesaikan melalui musyawarah nasional.

Dengan begitu, semua kubu yang berseteru dapat bersaing secara fair untuk terpilih menjadi pimpinan Golkar.

Mantan Ketua DPR itu melanjutkan, konflik berkelanjutan di internal Golkar akan membuat partainya terus terpuruk.

Ia berharap hal itu disadari semua pengurus dan kader Golkar mengingat pada 2017 Golkar akan menghadapi pilkada serentak.

"Setelah munas, kalau nanti katakanlah ada perubahan, ada pimpinan baru, apakah akan mendukung pemerintah, ya kita hormati," ucap Akbar.

Partai Golkar di bawah pimpinan Aburizal Bakrie membuka opsi untuk bergabung menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Opsi ini muncul pada konsolidasi nasional Partai Golkar, Senin (4/1/2016), di Bali.

DPD I sepakat merekomendasikan agar Golkar menjadi partai pendukung pemerintah dalam konsolidasi nasional di Bali.

Namun, rekomendasi itu masih akan dibahas kembali dalam rapat pimpinan nasional yang akan segera digelar.

"Dibahas dalam rapimnas apakah kita tetap di luar pemerintahan atau bergabung dengan pemerintahan, tetapi bukan di KIH ya," kata Wakil Ketua Umum DPP Golkar Munas Bali Nurdin Halid saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Penulis : Indra Akuntono

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini