Baca tanpa iklan
"Kami Fraksi Partai Demokrat menolak tegas revisi tersebut agar KPK bisa bekerja secara maksimal dalam pemberantasan korupsi. KPK bisa bubar kalau revisi ini dijalankan," ucap Jefri, Kamis (11/2/2016).
Ada beberapa poin revisi yang ditolak oleh Fraksi Partai Demokrat, antara lain terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan izin penyadapan melalui dewan pengawas.
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengungkapkan, KPK tidak memerlukan SP3 karena sejak awal sangat berhati-hati dalam menetapkan seorang tersangka.
Terbukti, sejak berdiri hingga saat ini, semua tersangka akhirnya divonis bersalah di pengadilan.
"Dari 2002 sampai sekarang belum ada satupun yang bebas murni," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2/2016).