Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peluang calon ketua umum merebut kursi nomor satu di arena Musyawarah Nasional Golkar dipengaruhi banyak faktor.
Politikus Senior Golkar Hajriyanto Y Thohari menyebutkan satu faktor diantanya kemampuan logistik.
"Ini jadi salah satu faktor," kata Hajriyanto dalam diskusi 'Mau Kemana Golkar?' di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (21/2/2016).
Ia mengingatkan Ketua Umum Golkar memiliki tanggungjawab menanggung operasional manajemen partai berlambang pohon beringin itu.
Bukan hanya DPP, tetapi Ketua Umum Golkar harus mengeluarkan dana operasional DPD I, DPD II serta Organisasi Masyarakat (Ormas) sayap Golkar.
Dana operasional setiap DPD I, DPD II maupun Ormas bervariasi Rp 15 juta sampai Rp 20 juta per bulan.
"Bila tidak mampu, bukan tidak mungkin bisa digulingkan di tengah jalan," kata Hajriyanto.
Faktor lainnya yang dapat menentukan peluang calon ketua umum Partai Golkar adalah sisi politis.
Hajriyanto menuturkan ketua steering committee juga menjadi penting.
Hal tersebut yang menimbulkan gejolak pada Munas Bali.
Untuk itu, ia masih belum yakin apakah penyelenggaran Munas di bulan Maret atau April bisa digelar.
Sebab, SC harus membuat aturan Munas dengan diskusi yang memakan waktu tidak cepat.
Ia mencontohkan untuk mengurangi tensi ketegangan dalam perebutan kursi ketua umum, sistem penentuan calon presiden melalui konvensi.
"Maka nanti tidak mati-matian jadi ketua umum," katanya.
Pengurangan tensi ketegangan, kata Hajriyanto, juga terlihat dari struktur kepengurusan.
Dimana terdapat tuntunan pemerintah yang tertuang dalam SK Menkumham dengan tiga syarat munas bersifat rekonsilatif, demokratis dan berkeadilan.
"Jadi pemenang tidak ambil semua," katanya.
Sedangkan untuk mengurangi beban finansial, Hajriyanto mengusulkan adanya presidium Golkar.
Sehinggga tanggungjawab dana operasional bisa terbagi.
"Itu positif," ujarnya.