Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama menyoroti kegaduhan kabinet yang terjadi pada pemerintahan Joko Widodo.
Ia melihat ada dua hal yang membuat gaduh.
Pertama, masalah kontroversi sejumlah menteri.
"Saya mengimbau pemerintah dan menteri agar tidak mengekspose perpecahan secara luas," kata Rhoma Irama usai pelantikan 100 persen DPW Se-Indonesia di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu (6/3/2016).
Menurut Rhoma, kegaduhan tersebut berdampak tidak kondusif bagi pembangunan Indonesia secara luas.
Kegaduhan lainnya yang disorot Raja Dangdut itu yakni deponering oleh Jaksa Agung H.M Prasetyo.
Jaksa Agung memutuskan deponering untuk kasus yang mendera Komisioner KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto serta penyidik KPK Novel Baswedan.
Meskipun, deponering merupakan hak jaksa agung, Rhoma meminta hal itu tidak menimbulkan polemik.
"Agar kejaksaan dan kepolisian dan KPK bisa solid," tuturnya.
Rhoma mengingatkan kegaduhan tersebut berpengaruh terhadap rakyat kecil. Sebab, kegaduhan di politik akan berdampak pada ekonomi.
"Saya berharap menteri bisa solid dan penegak hukum solid," imbuhnya.