Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Badrodin Haiti mulai hangat dibicarakan.
Apalagi, sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri mulai dirotasi.
Misalnya kursi Kepala BNPT yang kini dijabat Komjen Tito Karnavian.
Jabatan Kapolda Metro Jaya yang ditinggalkan Tito kini dijabat Irjen Moechgiyarto.
Pengamat intelijen Ridlwan Habib menilai rotasi jabatan di Mabes Polri baru-baru ini terkait dengan kekosongan kursi Kapolri mendatang.
“Tentu ada pengaruhnya, Kapolri biasanya diambil dari jabatan bintang tiga. Kali ini, ada bintang tiga baru pak Tito,” ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (18/3/2016).
Dengan jabatan barunya sebagai Kepala BNPT, Tito Karnavian masuk dalam bursa Kapolri .
Lalu siapa-siapa saja Calon Kapolri yang kini berpangkat Komjen Pol alias sudah berbintang tiga.
Sederet nama itu adalah Wakapolri Komjen Budi Gunawan, (Akpol 1983 dan baru akan pensiun 2017), Kalemdikpol Komjen Syafruddin (Akpol 1985 dan baru pensiun 2019) dan Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayu Seno (Akpol 1984 dan pensiun 2019).
Kemudian Irwasum Komjen Dwi Priyatno (Akpol 1982 dan pensiun 2017), Sestama Lemhanas, Komjen Suhardi Alius, (Akpol 1985 dan akan pensiun 2019), Kepala BNN, Komjen Budi Waseso (Akpol 1984 dan pensiun 2019) dan Kepala BNPT, Tito Karnavian yang baru dilantik Presiden (Akpol 1987 dan pensiun 2022).
Dari nama – nama itu, Ridlwan menyebut semua berpeluang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurutnya, pasti akan memilih nama yang dianggap paling pas untuk menjadi TB1.
"Presiden Jokowi punya karakter yang unik untuk memilih orang yang terkadang penuh kejutan,” ujar alumni S2 Kajian Stratejik Intelijen UI tersebut.
Menurut dia, dari semua nama Komjen Dwi Prajitno yang paling senior.
“Pak Dwi alumni Akpol 1982, kalau dari urutan senioritas dia yang paling berpeluang,” kata Ridlwan.
Meski begitu, tidak menutup kemungkinan dipilih yang lebih muda. Ridlwan mengingatkan, bursa Kapolri yang lalu sempat memanas karena pro dan kontra di masyarakat.
“Semoga, pergantian kali ini tidak gaduh. Problem bangsa masih banyak, jangan ditambah kegaduhan lagi,” katanya.
Presiden bisa memilih Kapolri berdasar beberapa parameter. Misalnya, soal profesionalitas, rekam jejak, kemampuan pengendalian anggota, wibawa dan yang paling utama juga adalah kemampuan berkomunikasi kepada Presiden.
"Walaupun secara politik Polri harus netral, namun Presiden harus punya kendali penuh atas dinamika kepolisian. Perlu Kapolri yang secara chemistry cocok dengan presiden,” kata Ridlwan.
Siapa orangnya ? Koordinator Indonesia Intelligence Institute itu menyebut hanya Jokowi yang tahu.
“Kita tidak bisa menerka-nerka. Kalau dilihat cara komunikasi pak Jokowi selama ini, beliau lebih suka memilih pejabat yang tidak kontroversial namun punya prestasi kerja yang nyata dan bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.