Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Partai Politik se-Asia atau International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) 2016.
ICAPP merupakan organisasi perhimpunan partai politik di Asia yang berfungsi sebagai forum untuk mempromosikan pertukaran informasi dan pengalaman, serta peningkatan kesejahteraan di kawasan Asia.
Ketua Standing Committee ICAPP Indonesia, Theo L Sambuaga mengatakan, pertemuan ICAPP akan diselenggarakan pada 22-23 April 2016.
Tak kurang sebanyak 48 partai politik dari 32 negara akan turut ambil bagian dalam ajang yang tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-26 kali.
"Pertemuan ICAPP tahun ini menjadi istimewa karena sekaligus menjadi ajang pertemuan perdana Trilateral antara ICAPP, CAPP (Council of African Political Parties) sebagai perwakilan Afrika dan COPPPAL (Conferencia Permanente de Partidos Politicos de America Latina) mewakili Amerika Latin," kata Theo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Theo menuturkan, ICAPP 2016 mengambil tema 'The Role of Political Parties in Enhancing Democracy for the Benefit of the People's Welfare'.
Dikatakannya, melalui tema tersebut parpol Asia-Afrika-Amerika Latin bertekad memberi bobot yang lebih besar bagi peran partai politik dalam meningkatkan demokrasi demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, melalui kerjasama antar partai baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.
Masih kata Theo, pertemuan ICAPP akan dibuka tanggal 22 April 2016 oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan ditutup 23 April 2016 oleh Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie.
Sementara itu Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri akan menjadi tuan rumah jamuan makan malam pada 23 April 2016.
"Pada acara pembukaan, Ketua DPR Ade Komarudin akan menyampaikan pidato. Ketua Parpol Indonesia yang mempunyai kursi di parlemen akan menyampaikan pidatonya," tuturnya.
Diketahui, saat ini ICAPP memiliki anggota 370 partai politik yang mewakili 53 negara di Asia-Oceania.
Adapun keanggotaan ICAPP sendiri bersifat terbuka bagi parpol yang memiliki anggota parlemen dan berasal dari negara anggota PBB di Asia-Oceania.