News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Prahara Partai Golkar

Tim Airlangga Minta Tak Ada Lagi yang Catut Nama Presiden Jokowi

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Calon Ketua Umum Partai Golkar Aziz Syamsuddin, Mahyudin, Setya Novanto, Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, dan Priyo Budi Santoso pada acara pengambilan nomor urut di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (7/5/2016). Nomor urut tersebut akan digunakan oleh calon ketua umum pada saat pemilihan di acara Munaslub Partai Golkar di Bali pada 15 Mei mendatang. TRIBUNNEWS/HERUDIN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, BALI -- Tim sukses Airlangga Hartarto berharap tidak ada lagi pihak yang mengatasnamakan Presiden Jokowi di Munaslub Golkar. Apalagi, Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan Munaslub Golkar menegaskan tak akan mengintervensi partai berlambang pohon beringin itu.

"Belakangan, santer lagi ada yang mengatasnamakan presiden, kehendak presiden bagaimana Golkar, siapa yang layak sebagai Ketua Umum Golkar," kata Anggota Timses Airlangga Hartarto, Chairuhman Harahap di Hotel Ayodya, Bali, Senin (16/5/2016).

Chairuhman menegaskan Presiden Jokowi tidak akan mengatur rumah tangga Golkar. Presiden Jokowi juga menyadari kedewasaan Golkar dengan menghidupkan suasana demokratis.

Ia meminta tidak ada pihak-pihak yang ingin mengintervensi Munaslub Golkar serta melakukan penyalahgunaan wewenang. Chairuhman melihat penyelenggaraan Munaslub cukup baik dengan membuat tata tertib yang baik dan mengakomodasi seluruh pendapat kader.

Apalagi telah diputuskan pemilihan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. "Implementasi dengan bilik suara, menggunakan hak suara tanpa diketahui siapapun, ini penting," katanya.

Selain itu, ia juga menyayangkan adanya penyebutan nama calon yang dilakukan DPD dalam forum pandangan umum. "Ini kenapa dibiarkan, kemarin tidak boleh kok tadi dibiarkan. Ini forum pertanggungjawaban Ical bukan pemilihan ketum. Tak patut dan tak wajar," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini