Wapres Terlihat Bingung Mengetahui Ada Kecamatan Berdiri di Atas Tanah Negara

Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla terlihat bingung, saat mengetahui ada sebuah kecamatan di Jawa Timur, yang berdiri di atas tanah negara.

Ia mengetahui hal tersebut setelah mendengarkan keluhan dari seorang petani kentang bernama Muhammad Nur.

Hal itu terjadi saat Jusuf Kalla menyambangi "booth" yang dijaga Muhammad Nur, di acara "Inovasi Pembiayaan Sektor Agro dalam Mendukung Implementasi Financial Inclusion," di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (23/5/2016).

Awalnya Jusuf Kalla yang ditemani Menteri Kordinator (Menko) Perekonomian, Darmin Nasution dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, menanyakan soal produktifitas Muhammad Nur sebagai petani kentang.

Pria berdarah Madura itu kemudian mengeluhkan soal modal, dan mengeuhjan soal KUR yang mengharuskan ada agunan. Lalu hal itu ditanggapi oleh Darmin, yang mengatakan tanah garapanpun bisa diagunkan.

"Kami beda, itu tanah negara semua. Satu kecamatan tidak ada yang punya tanah," ujarnya menanggapi pernyataan Darmin.

Jusuf Kalla kemudian membalikan badannya, lalu memanggil Ferry Mursyidan Baldan yang berdiri tak jauh darinya. Politisi Partai NasDem itu kemudian menghampiri sang petani, dan langsung mengatakan "tidak bisa..."

Setelahnya Wakil Presiden dan para pendampingnya melanjutkan peninjauannya ke petani lain. Ia kemudian meninggalkan lokasi acara untuk kembali ke kantor Wakil Presiden.

Kepada wartawan, Muhammad Nur mengatakan bahwa kecamatan tempat ia tinggal dari kecil, yakni kecamatan Sempol, kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, berdiri di atas tanah milik negara, antaralain PTPN XII dan Perhutani.

"Semuanya itu bertani dan berkebun, ada kopi, kentang ada jagung," ujarnya.

Sejak ia lahir, kampung tempatnya ia tinggal sudah ada jauh sejak orangtuanya kecil. Ia pun tidak habis pikir kecamatan tempat ia tinggal, seluruhnya berdiri di atas tanah negara.

"Rumah saya juga tidak ada sertifikat, semua warga juga tidak ada yang punya sertifikat," jelasnya.