Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar pemerintah segera membuat kerangka kerja (blue print) mengenai perlindungan anak Indonesia dengan data yang valid.
Menurut Ketua Perkumpulan Komisioner KPAI Daerah, Eri Syahrial hal itu untuk mendapatkan hasil maksimal dalam perlindungan anak.
"Kami mendesak pemerintah membuat blue print yang jelas dengan data yang valid dan terintegrasi agar penyelenggaraan tepat sasaran," ujarnya di Kantor KPAI, Jakarta, Kamis (2/6/2016).
Selain meminta Blue Print, KPAI juga meminta kepada Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anka, Kementerian Sosial serta pihak-pihak terkait turut berperan dalam perlindungan anak Indonesia dari mulai perencanaan hingga penyelenggaraan.
Ia pun mendesak pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan langkah strategis, cepat, dan responsif melindungi anak Indonesia.
"Harus ada peran serta banyak pihak untuk melakukan pencegahan dari hulu hingga hilir yang efektif agar mengurangi kekerasan seksual terhadap anak," kata Eri.