News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Soal PKI Panglima TNI Tegaskan Negara Tidak Akan Minta Maaf

Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Berdera berlambang palu arit dan bintang saat diturunkan aparat.

Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, bahwa negara tidak punya rencana minta maaf kepada anggota maupun keluarga kader dan pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Tidak akan pemerintah minta maaf, tidak pernah keluar dari Presiden Jokowi, akan minta maaf," ujar Gatot kepada wartawan, usai ia menghadiri simposium di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2016).

Iapun mempertanyakan pihak pihak yang menuding pemerintah akan meminta maaf. Kalaupun rencana permintaan maaf itu didapat dari hasil simposium yang digelar di hotel Aryaduta, Gatot menegaskan bahwa para panitia simposium itu tidak mewakili pemerintah.

Gatot mengimbau kepada semua pihak, untuk berhenti menyebut pemerintah melalui Presiden Joko Widodo akan minta maaf.

"Saya ingatkan, jangan katakan pemerintah akan minta maaf, pemerintah yang mana ?" katanya.

Simposium di hotel Aryaduta digelar pada pertengahan Mei lalu. Simposium tersebut antaralain digagas Gubernur Lemhanas, Letjend TNI (Purn) Agus Widjojo. Pemerintahpun ikut menyumbang untuk mendanai acara tersebut.

Ketua panitia simposium Balai Kartini, Mayjend TNI (Purn) Kiki Syahnakri, menyebut simposium yang digelar Agus Widjojo "berat sebelah." Pasalnya hanya korban dari pihak PKI yang dibahas.

Ketua panitia simposium Balai Kartini, Mayjend TNI (Purn) Kivlan Zen menyebut PKI telah melakukan kejahatan yang lebih kejam. Apa yang dilakukan pemerintah dan kelompok anti komunis, hanyalah reaksi dari kejahatan para anggota PKI.

Kivlan mengaku sudah mendapat bocoran soal rekomedasi simposium Aryaduta, dan salah satu isi nya adalah permintaan maaf dari pemerintah. Ia mengancam Presiden Joko Widodo bila melakuak hal itu.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini