Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menyampaikan pandangannya terkait kasus uang palsu yang menjerat salah satu perwira TNI yang juga berdinas di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat.
Ia menjelaskan, dirinya tidak akan menghalangi dan menyerahkan semua proses hukum yang sedang dijalani oknum TNI tersebut kepada aparat penegak hukum.
"Sanksinya ya apa yang sesuai dengan hukum, tidak diberat-beratkan tapi juga jangan diringak-ringankan," ujar Ryamizard, saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2016).
Ia pun tidak keberatan jika ada hukuman 'potong tangan' bagi oknum TNI tersebut, walaupun oknum tersebut bekerja di bawah Kementerian yang dipimpinnya.
"Kalau hukumannya potong tangan, ya potong saja tangannya, misalnya, kalau enggak ya jangan dipotong dong," tegasnya.
Ryamizard pun dengan tegas menuturkan, kasus tersebut sangat mencoreng nama baik Kementerian Pertahanan, maka ia menilai sanksi pemecatan adalah keputusan yang terbaik.
"Ya jika memang sudah putusan dipecat, langsung aja pecat, jangan lama-lama, pecat aja," jelasnya.
Sebelumnya, Kolonel TNI AD Agus Listyowarno dicokok Bareskrim Polri, terkait kepemilikan dan penjualan uang palsu senilai Rp 300 Juta.
Penyidik Bareskrin menyita uang tersebut dalam bentuk pecahan Rp 100 ribu.
Kolonel Agus diciduk bersama dengan seorang rekannya yang merupakan warga sipil di parkiran RS UKI Cawang pada Selasa (7/6/2016) siang.