Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Mahfudz Siddiq meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membatalkan pembelian pesawat patroli.
Politikus PKS itu meminta Susi menggunakan anggaran untuk program pemberdayaan nelayan.
"Lebih baik dibatalkan dan dialihkan untuk pemberdayaan nelayan yang saat ini hidupnya susah karena berbagai kebijakan menteri kelautan dan perikanan yang tidak berpihak pada nelayan," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/6/2016).
Selain itu, Mahfudz melihat Menteri Susi terlalu mudah menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan pesawat. Padahal, operasional pesawat membutuhkan biaya yang besar.
Mahfudz juga mengkahwatirkan pengadaan pesawat pengintai itu menjadi tumpang tindih dengan lembaga Bakamla. Lebih baik, kata Mahfudz, Susi menyewa satelit untuk pengawasan.
"Kalau kemudian memang ada kapal-kapal pencuri ikan maka hal itu bisa dikoordinasikan dengan Bakamla atau Polairud," ujarnya.
Mahfudz mengingatkan tugas Kementeria Kelautan dan Perikanan bukanlah mengontrol laut. Tetapi, mengembangkan sumber daya laut dan perikanan.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)berencana membeli satu kapal induk (kapal markas) tahun ini untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik pencurian ikan (illegal fishing).
Kapal induk ini didesain memiliki sejumlah landasan helikopter dan mampu membawa beberapa speedboat.
Pusat pengendalian dan monitoring pengawasan KKP juga akan ditempatkan di kapal ini.
"Selain kapal markas, kita juga akan beli 6 pesawat patroli dan 5 speedboat untuk memperkuat pengawasan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Minggu (17/4/2016) di London Inggris, seperti dilaporkan wartawan Kompas.com M Fajar Marta.