Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah kabinet kerja menyiapkan anggaran Rp 300 triliun di APBN untuk pembangunan infrastruktur. Dana itu diperoleh dari pemangkasan subsidi BBM.
Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah menilai langkah pemerintah salah dalam membelanjakan uang negara terhadap sektor infrastruktur.
Menurut Firmanzah, sebaiknya pembangunan infrastruktur diserahkan kepada swasta.
"Pemerintah jangan menerapkan APBN untuk Infrastruktur karena ada peran lain. Berikan swasta untuk pembangunan," ujar Firmanzah di Diskusi Ekonomi Partai Demokrat, Jakarta, Senin (21/6/2016).
Selain sektor infrastruktur, Firmanzah juga mengkritisi terlalu besar porsi dana transfer ke daerah. Di dalam APBN 2016 yang semula Rp 770,2 triliun, turun menjadi Rp 758,3 triliun di Rancangan APBN Perubahan 2016.
Firmanzah berpendapat bahwa penyerapan di setiap daerah berbeda, sehingga hasil yang diharapkan pemerintah pusat sulit tercapai.
"Kalau sekarang ditemui kenapa penyerapan Transfer Daerah di daerah kurang, karena di daerah ini berbeda-beda," kata Firmanzah.
Firmanzah menambahkan agar penyerapan anggaran bisa terserap dengan baik dibutuhkan pihak auditor dan perencanaan negara yang baik.
Dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan dan Bappenas harus maksimal dalam peranan pembangunan dan pengawasan program pemerintah.
"Tanpa ada pembangunan yang baik di daerah, Kemenkeu tidak akan memberikan kompetensi teman-teman di daerah. BPK, BPKP dan Bappneas harus diintensifkan," papar Firmanzah.(*)