Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eksekusi terpidana mati bandar narkoba Freddy Budiman terganjal proses peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).
Freddy tidak mungkin dihadapkan ke depan regu tembak jika proses PK-nya masih berjalan.
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, pihaknya menunggu tuntasnya proses hukum yang diajukan para terpidana mati.
"Itu hak mereka mengajukan PK. Nanti bagaimana MA akan memutuskan itu? Diterima atau ditolak," kata Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (15/7/2016).
Namun, Prasetyo menduga bahwa upaya hukum yang diajukan Freddy merupakan upaya mengulur waktu menghadapi juru tembak. Terlebih pada PK yang diajukan terakhir, Freddy tidak memberikan bukti baru (novum).
Prasetyo bahkan menyindir bahwa novum yang terkuak dari proses hukum itu adalah Freddy masih mengendalikan peredaran barang haram, meski sudah mendekam di jeruji besi.
"Novumnya apa sih? Novumnya, dia tetap mengendalikan peredaran narkoba meskipun dia ada di balik penjara. Itu novumnya," katanya.
Karena itu, Prasetyo berharap ada ketegasan dari MA terkait PK yang dilakukan terpidana mati kasus narkoba secara umum.
"Ada kan realitas dan tindak kejahatan yang dilakukan masing-masing pihak terpidana mati yang bersangkutan," katanya.
Pada kesempatan itu, Prasetyo juga menyatakan, pihaknya tidak bisa memberikan kepastian waktu pelaksanaan hukuman mati tahap ketiga.
"Tanggal belum kami putuskan," katanya.
Pada Mei lalu, Prasetyo menyatakan eksekusi para terpidana mati akan berlangsung seusai Idul Fitri 2016.
Mengenai jumlah terpidana yang akan menjalani eksekusi tahap tiga, Prasetyo juga tidak menjelaskannya.
"Lumayan (jumlah terpidananya). Tidak perlu disebutkan itu," katanya.
Namun Prasetyo juga menyatakan, pihak telah berkoordinasi dengan Polri dan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. Kedua lembaga itu, kata Prasetyo, telah berbenah untuk pelaksanaan hukuman mati.
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar mengakui, Polri telah menyiapkan personel untuk melaksanakan eksekusi tahap tiga.
"Kami sudah siapkan personel, sedangkan jadwalnya dari Jaksa Agung. Personel kami sudah siap, dalam hal ini kan Polri hanya membantu, eksekutornya tetap Kejaksaan," tutur Boy di STIK/PTIK Jakarta Selatan, Kamis.
Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengaku kerap mengingatkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo agar tak ragu dalam menjalankan eksekusi mati para terpidana kasus narkotika.
Ruhut pun berharap PK tak dilakukan lebih dari satu kali. Apalagi Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan bahwa jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi harus segera dilaksanakan.
"Sudah lah jangan kayak film Rambo, ada PK jilid I, II, III. Kapan dieksekusinya? Sekali PK oke, sudah itu jangan lagi. Langsung eksekusi mati, jangan main-main," tutur Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Penindakan tegas terhadap terpidana kasus narkoba menurutnya sangat penting untuk mencegah membeludaknya lembaga pemasyarakatan.
Ruhut mengatakan, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso pernah mengatakan bahwa tahanan narkotika ada di semua lapas dan masing-masing bisa mencapai sekitar 60 persen dari total penghuni lapas.
Itulah yang menyebabkan peristiwa seperti pemberontakan narapidana atau narapidana kabur masih terus terjadi.
Adapun untuk mengantisipasi kasus serupa terjadi, ia mengusulkan agar minimnya jumlah petugas lapas disiasati kerja sama dengan TNI atau Polri untuk ikut menjaga lapas.
"Rutin tapi aplus. Jangan menetap. Kalau menetap kami khawatir dibina," ujar politisi Partai Demokrat itu. (kompas/com/tribunnews/valdi arief/theresia felisiani)