Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo tidak hanya menaruh perhatian terhadap kasus pungutan liar yang nominalnya hanya belasan juta rupiah.
Menurut Fahri, jika ingin melakukan penegakan hukum hendaknya fokus pada kasus korupsi hingga miliaran bahkan triliunan rupiah.
Ia juga mengaku cemas, pengungkapan pungli yang disatroni langsung Presiden Jokowi ke lokasi penangkapan, justru hanya untuk mencari sensasi.
"Saya khawatir ini hanya sensasi. Yang harus ditegakkan adalah kepastian hukum," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/10/2016).
Fahri menuturkan, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian hukum bukan paket reformasi bidang hukum.
Menurutnya, kepastian hukum tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama para pelaku usaha.
"Saya pernah katakan ke presiden bahwa yang dibutuhkan adalah kepastian hukum. Semua masyarakat terutama para investor membutuhkan kepastian hukum. Itu sudah saya sampaikan dua tahun lalu kepada beliau," ujar Fahri Hamzah.
Masih kata Fahri, kepastian hukum tentu berbeda dengan apa yang dilakukan Presiden saat mendatangi Kementerian Perhubungan dimana ada oknum kementerian tersebut kedapatan melakukan praktek pungutan liar.
Dikatakannya, kepastian hukum diperlukan agar masyarakat terutama pelaku usaha nyaman dalam menjalankan usahanya.
"Sampai hari ini survei di Indonesia masyarakatnya membutuhkan kepastian hukum. Kepastian hukum tidak berkaitan dengan pungli. Kepastian hukum perlu untuk hindari pasal karet dalam penegakan hukum," tutur Fahri Hamzah.