Baca tanpa iklan
Belum terdaftarnya sebagian Pekerja Penerima Upah (PPU) menjadi peserta JKN-KIS antara lain disebabkan karena pendaftaran menjadi peserta JKN-KIS dianggap memakan waktu.
Selain itu, dikarenakan mereka telah mendapat perlindungan dari asuransi perusahaan/swasta.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, BPJS Kesehatan telah membangun sistem E-DABU untuk memangkas waktu pendaftaran calon peserta dari segmen badan usaha.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga menciptakan mekanisme Coordination of Benefit (CoB) yang dapat mengkolaborasikan benefit non-medis antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta yang dimiliki calon peserta mandiri tersebut.
Selanjutnya, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi gap dalam kualitas pelayanan kesehatan, kami telah menciptakan aplikasi Health Facility Information System (HFIS), dimana calon fasilitas kesehatan yang ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat mendaftar serta memantau progress-nya via online.
"Selain itu, ke depannya kami juga berupaya menyempurnakan penerapan kebijakan pembayaran kapitasi berbasis komitmen di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama,” terang Fachmi.
Melalui sejumlah alternatif solusi tersebut, diharapkan sustainibilitas program JKN-KIS dapat terjaga hingga kelak mencapai cakupan kesehatan semesta di tahun 2019.
Fachmi pun berharap, ISSA dapat menyediakan bantuan secara berkesinambungan untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi dalam pengelolaan jaminan kesehatan di Indonesia, khususnya dalam hal mengatur biaya dan kualitas pelayanan kesehatan.
Adapun pada tahun sebelumnya, BPJS Kesehatan menerima sertifikat penghargaan dari ISSA untuk dua kategori yaitu Certificate of Merit with Special Mention untuk Good Practice: E-DABU - An Online Application for Self-Managed Data.
Juga Certificate of Merit untuk Good Practice: Implementing the Programme “Rujuk Balik” for Better Access and Better Quality Health Care.
Kedua penghargaan tersebut diterima oleh Fachmi Idris dalam ISSA Regional Security Forum for Asia and the Pasific di Kota Muscat, Oman.